Gaji para menteri RI sampai
sekarang selalu menjadi hipotesa masyarakat. Selain kerja para menteri yang
istimewa. Mereka dipandang sebagai orang-orang terhormat juga sebagai
orang-orang yang berkedudukan nikmat. Lihat saja, para menteri mendapatkan
fasilitas mobil dan rumah mewah, serta mendapatkan pengawalan khusus jika
hendak keluar kemana-mana. Di jalanpun mereka selalu didahulukan. Jika melihat
penampilan yang seperti itu berapa gaji menteri RI?
Di era Jokowi gaji merenteri konon
akan segera dinaikkan, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh wakilnya, Jk. Di
era SBY gaji menteri hanya kisaran Rp. 19 juta/bulan, tanpa tunjangan dll. Jika
dibandingkan gaji anggota DPR, jelas kalah. Karena mereka rata-rata bergaji Rp.
70 juta/bulan, serta tunjangan dan fasilitas yang mewah.
Untuk periode Jokowi besar
kemungkinan gaji kabinet kerja akan segera dinaikkan. Seperti beberapa
informasi yang diberitakan, kenaikan gaji PNS dan Polri sudah naik, rata-rata 6
% dari gaji dan tunjangan sebelumnya. Hal demikian juga mempengaruhi kinerja
para PNS. Maka pernah ada rencana dari pemerintah agar penerimaan CPNS
dihentikan untuk 5 tahun, supaya kinerja PNS dapat maksimal. Tetapi tampaknya
informasi demikian belum diresmikan oleh pemerintah.
Informasi kenaikan gaji PNS dan Polri tentunsudah dinanti-nantikan oleh PNS dan Polri karena terkait kemakmuran
hidup. Jika selama ini masih merasa kurang, pasti satu-satunya harapan besar,
kemungkinan adalah naiknya gaji. Karena tidak mungkin jika mereka terus-terusan
mencari celah untuk mendapatkan insentif dari kerja kepada negara.
Untuk fasilitas menteri RI,
mereka benyak mendapatkan fasilitas dari negara untuk mendukung mobilitas
kinerja mereka. Mereka mendapatkan mobil mewah dan rumah. Mereka juga
mendapatkan fasilitas ajudan dan pengawalan dengan Voorjider. Untuk mengawal
mereka jika hendak bepergian dengan cepat, tanpa macet, serta menjaga keamanan.
Tetapi yang jelas, kenaikan gaji
para meneteri harus diimbangi dengan kinerja mereka. selain itu juga mempertimbangkan
keuangan negara. Dan juga melihat kestabilan beberapa optimasi kenegaraan. Misal,
defisit neraca perdagangan bisa stabil dan defisit APBN sedikit. Jadi keuangan
negara sudah bisa stabil. Maka kenaikan gaji menteri pun tidak diteriaki oleh
masyarakat.