Polemik Keterlambatan Unas
Oleh : Khoirul Anwar Afa
Masalah keterlambatan unas (ujian nasional) tahun ini tidak hanya
faktor kecerobohan dari percetakan. Pasalnya, sejak awal digelarnya tender kemudian
tender yang ditawarkan oleh Mendikbud
itu dimenangkan oleh PT Ghalia Printing. Keputusan pemenang dinilai tidak
rasional karena pada saat itu banyak perusahaan lain yang berani menawarkan
harga lebih rendah dari pada harga yang dimenangkan oleh PT Ghalia.
Oleh karena itu,
wajar saja jika berakibat munculnya banyak tudingan yang tidak sedap dari
berbagai kalangan terhadap pemerintah penyelenggara Unas. Dan, terus memburu
apa motif di balik semua kejadian ini. Karena, problematika itu merupakan
kejadian yang luar biasa dalam pelaksanaan unas. Ujian yang ditunggu-tunggu
oleh para pelajar, kini harus tertunda. Dan mereka yang tertunda harus siap
menerima kenyataan pahit ini.
Dari 11 provinsi,
diantaranya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, jumlah soal yang tertunda dari
11 provinsi itu sekitar 510.134 soal, semuanya meliputi SMA, SMK, dan peket C.
Jumlah soal yang tidak terlalu besar itu, kini
terbengkalai dengan berbagai alas an yang dikemukakan oleh pihak yang bersangkutan.
Dari PT sendiri mengakui kalau keterlambatan menyelesaikan soal unas itu
gara-gara pengiriman materinya telat, dll. Padahal, kalau mengingat pentingnya
pelaksanaan Unas, seharusnya telah dipersiapkan lebih awal. Dan, sangat diterima
dengan kesadaran ketika ada tudingan terlambat dalam pengiriman materi soal.
Masalahnya,
sangat muskil dicerna oleh akal pikiran jika dari Kemendikbud sendiri
kekurangan fasilitas untuk menyelenggarakan Unas. Jika melihat hasil investigasi
dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran dana yang
digunakan untuk Unas mencapai 87,6 miliar, meskipun dana yang dihabiskan
Mendikbud sebanyak 95 miliar.
Jika dana itu
dialokasikan untuk memfasilitasi semua penyelenggara Unas, tidak akan ada yang
kurang. Apalagi hanya untuk membayar panitia pembuatan soal ujian, sangat jauh
untuk kurang. Sebabnya, yang menjadi pertanyaan besar kenapa sampai ada alasan
dari PT Ghalia yang mangatakan bahwa penyebab keterlambatan karena pengiriman
materi soal terlambat? Secara mendasar ada alasan yang tidak sinkon antara
Mendikbud dan PT Ghalia Printing, dan perlu diselesaikan agar tidak adanya
salah tuding antara keduanya.
Kemudian, para penyelenggara
pendidikan hanya mengambil mentah dan menelaah hal itu sebagai bentuk
kecorobohan yang perlu dipelajari kembali. Jika itu ada unsur kongklikong
dengan pemenang tender sejak awal, maka kepala Mendikbud harus segera dicopot.
Namun, jika tidak ada terbukti demikian, masyarakat harus memaklumi kejadiaan
luar biasa ini, dengan dalih hanya karena kesalahan teknis. Jangan sampai hanya
mengenyah mentah-mentah kejadiaan ini sehingga mudah terkoyak karena dibubuhi
informasi politis.
Informasi Politis
Tidak rahasia lagi dalam lika-liku politik yang cenderung mengintervensi
lawan secara pragmatis kemudian melebarkan sayap permasalahan sehingga menjadi
wacana yang melukai citra baik lawan. Dan,saat ini, sepertinya Kemendikbud
sedang terancam oleh teka-teki buruk demikian, dengan dalih keterlambatan soal
Unas untuk 11 provonsi tersebut.
Isu ini dengan
mudah menjadi sebuah polemik yang memberikan banyak potensi untuk dikembangkan
oleh lawan. Dengan lantangnya ingin menyeret Kepala Mendikbud turun dari
jabatan dengan pelbagai tudingan. Hal itu tidak aneh lagi bagi mereka yang ikut
berkecimpung dalam ranah politik. Anehya, yang menjadi bahan bakar adalah
rakyat untuk ikut serta membakar ketentraman kementerian.
Jadi, meskipun Kejadian
Luar Biasa (KLB) Unas 2013 menuai banyak kecaman dari masyarakat pelaku
pendidikan, bahkan tidak sedikit yang mendesak Mendikbud Mohammad Nuh legawa
mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan. Tetapi, perlu diingat bahwa perlu lagi menelaah lebih
jauh apa penyebab sebenarnya keterlambatan tersebut.
,Jika melihat fakta, jauh sebelum kejadian ini kepala mendikbiud
telah berupaya mengumumkan pengunduran jadwal unas di 11 provinsi pada hari Minggu
(14/4). Dan, Nuh juga mengatakan
kasus unas 2013 memang disebabkan urusan teknis di PT Ghalia Indonesia
Printing. Jikapun, sudah seharusnya kepala mendikbud mengatakan demikian,
setidaknya perlu diapresiasi karena berani tegas untuk masyarakat.
Setidaknya, janji dari Mendikbud sudah bisa dipegang. Dan,
masyarakat pendidik hanya menunggu bukti dan menagih janji jika telat.
Selayaknya, ketangkasan masyarakat pengelola pendidikan yang saat ini mengalami
kemunduran unas harus lebih melek lagi sebelum memberikan tudingan pada
Mendikbud. Mengingat Unas merupakan bekal bagi generasi terdidik dalam
Bumiputera ini.
Dibanding para pejabat lain yang konyol, yang terkena kasus lalu
hanya mengkoar-koarkan saja permasalahannya, bahkan hingga menjadi masalah yang
tidak jelas, dan cenderung mencari dukungan dari berbagai suara dan pengacara,
maka Nuh beserta panitia penanggung jawab unas, sudah patut mendapat apresiasi,
dengan catatan agar janjinya tepat sasaran.
Hal ini mengindikasikan agar masyarakat tidak terlalu gampang
diracuni dengan adanya berita-berita yang bersifat kecaman sporadis terhadap
salah seorang pihak. Sebab, sebelum mengetahui secara tuntas sebaiknya rutin
mengikuti perkembangan berita atau lebih cermat dalam menganalisa berita. Maka,
kecerdasan masyarakat saat muncul hiruk pikuk seperti ini sangat dibutuhkan,supaya
mampu menyaring berbagai masalah, lalu mengenyyahnya dengan patut.
Artinya, dengan adanya gesekan yang mudah membakar pemikiran para
pesaing politik, sudah seharusnya masyarakat Negeri ini lebih pandai dan lebih
cermat dalam membaca sebuah kasus. Jangan hanya terkecoh dan mencerna
mentah-mentah dari berbagai infomasi yang kurang akurat. Sebaiknya, tugas
masyarakat hanya menunggu janji yang diberikan oleh M. Nuh. Kalau memang nyata
tidak menepati janjinya, masyarakat sangat berhak untuk menggeser Nuh dari
kursi kehormatannya.
Penulis adalah Mahasiswa PTIQ Jakarta dan Pegiat di Al-Kitabah,
Pamulang, Tangsel.
Nama : Khoirul Anwar Afa
Ttl : Pati, Jawa Tengah
, 28 desember 1990.
Riwayat Pendidikan : MI-Mts di Mambaul Ulum Grogolan 02, MA di
Manahijul Huda, LPBA (lembaga pengembangan bahasa arab) Kajen Pati dan menghafal
Alquran di rumah tahfiz Al-Asroriyah Pati, sekarang di PTIQ Jakarta, Fakultas
Ushuludin Tafsir Hadis.
Jabatan : Ketua IKAMADA Jakarta, peneliti di pesantren kreatif
Al-Kitabah Jakarta, dewan jurnal redaksi BEM PTIQ Jakarta tahun 2012-2013.
No Rek : MUHAMMAD
KHOIRUL ANWAR
0428-01-007322-53-0
Bank BRI Cabang Cinere
HP ; 085 742 014 291